.jpeg)
Pemerintah Kecamatan Pulau Rakyat, melaksankaan rapat koordinasi bersama sekdes, Kaur Perencanaan, dan Bendahara, Rabu (11/05/2022).
Dalam kesempatan ini Camat Pulau Rakyat (Rudi Darmawan, SE) memimpin langsung acara dimaksud tentang BPJS dan didampingi oleh Kasi Pemerintahan (Amrinsyah).
.jpeg)
“BPJS perintah UU, salah satu upaya untuk memastikan masyarakat telah tercover layanan kesehatannya mengaitkan dengan pelayanan publik yang dibutuhkan. Tapi jangan kemudian dibayangkan itu nanti akan memberatkan. Misalnya belum punya BPJS Kesehatan kemudian tidak dilayani, bukan begitu. Tapi nanti ada toleransi, ada peringatan secara bertahap. Kecuali kalau memang yang sudah dasarnya dinilai sudah bandel baru ada sanksi. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, pelaksanaan aturan yang menjadikan BPJS kesehatan sebagai syarat mengakses pelayanan publik agar tidak dilakukan secara gegabah. Presiden menekankan selain harus mengedepankan manfaat dari aturan itu, juga perlu sosialisasi. Masyarakat jangna merasa sampai terpaksa, tapi timbul kesadaran bahwa ini adalah perintah UU, bukan pemaksaan.